Konteks Peristiwa
Jaksa Agung Texas Ken Paxton resmi melayangkan gugatan hukum terhadap OpenAI dan Chief Executive Officer (CEO) Sam Altman di Pengadilan Distrik Collin County. Gugatan setebal 67 halaman tersebut menuduh OpenAI menyesatkan konsumen terkait keandalan, keakuratan, dan keselamatan ChatGPT. Otoritas hukum Texas menilai perusahaan meluncurkan sistem kecerdasan buatan tersebut ke publik tanpa protokol verifikasi usia yang memadai serta mengabaikan evaluasi keamanan independen sebelum komersialisasi.
Dalam gugatannya, Jaksa Agung Texas mendalilkan pelanggaran terhadap dua instrumen hukum negara bagian, yaitu Texas Deceptive Trade Practices Act (DTPA) dan Securing Children Online through Parental Empowerment Act (SCOPE Act). Penuntut menyoroti desain interaksi ChatGPT yang dinilai sengaja meniru empati dan persahabatan manusia guna mendorong penggunaan intensif oleh remaja, sehingga mengumpulkan data pengguna di bawah umur tanpa pengawasan atau izin orang tua yang memadai.
Gugatan ini turut mengutip kekhawatiran atas serangkaian insiden keamanan siber dan keselamatan sistem otonom sepanjang 2026, termasuk keterlibatan model dalam tindakan berbahaya serta insiden keamanan repositori pihak ketiga pada pertengahan tahun ini. Atas dasar tersebut, kejaksaan meminta pengadilan mengeluarkan perintah penundaan (injunction) yang melarang akses anak di bawah umur tanpa persetujuan eksplisit orang tua, serta mewajibkan evaluasi dan persetujuan dari pihak ketiga independen yang ditunjuk pengadilan sebelum OpenAI merilis model AI generasi baru di wilayah Texas.
Merespons langkah hukum ini, juru bicara OpenAI menyatakan komitmennya untuk berdialog dengan regulator negara bagian. Pihak perusahaan menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan krusial dalam merumuskan standar keselamatan industri kecerdasan buatan, namun regulasi kebijakan harus disusun secara pragmatis dan berlaku setara bagi seluruh ekosistem industri teknologi, bukan menyasar satu entitas secara selektif. Langkah hukum dari Texas ini menyusul eskalasi penegakan regulasi di sejumlah yurisdiksi lain seperti Arizona, West Virginia, dan penyelidikan federal oleh FTC terkait kepatuhan sistem kecerdasan buatan otonom.